nabitex news PARIGI MOUTONG — Proyek revitalisasi SD Terpencil Baina Barat di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dengan anggaran fantastis lebih dari Rp1 miliar, kini resmi berubah menjadi skandal memalukan. Di tengah sorotan tajam atas kualitas bangunan yang amburadul, pihak sekolah justru mempertontonkan mentalitas defensif yang memprihatinkan.
Ketua DPW Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) Sulawesi Tengah, Abd Rahman Tjani, dengan tegas membongkar berbagai temuan investigasi lapangan yang memuat indikasi kecurangan telak. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi transparan, Kepala SD Terpencil Baina Barat, Rinto Ambotuo, S.Pd., malah sibuk playing victim dengan melempar narasi bahwa dirinya diteror.
Kepala sekolah macam apa yang panik dan berteriak intimidasi hanya karena kualitas sekolah tempat anak didiknya belajar dipertanyakan? Ini adalah bentuk pelecehan terhadap akal sehat publik!
Alibi “Cuman untuk Kosen”: Dalih Murahan Pejabat yang Panik Borok proyek ini semakin tersingkap ketika pihak berwenang atau sekolah mencoba meredam kritik dengan dalih bahwa kayu temuan hasil sensor ilegal di lapangan “cuman untuk kosen saja” saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Sungguh alibi yang sangat konyol, naif, dan menghina aturan! Sejak kapan dalam petunjuk teknis proyek negara diperbolehkan menggunakan material kayu ilegal dan batu pondasi yang dikutip sembarangan dari sungai? Apakah karena hanya berstatus “untuk kosen”, standar mutu dan legalitas hukum material boleh diinjak-injak seenaknya?
Pernyataan ini justru semakin menegaskan bahwa pihak pelaksana dan kepala sekolah bekerja tanpa standar teknis yang benar, menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan di atas penderitaan fasilitas pendidikan terpencil.
Ketua LPK Sulteng: Kayu Sensor Ilegal, Batu Sungai Asal Comot! Temuan investigasi lapangan yang dipimpin langsung oleh Ketua LPK Sulteng bersama masyarakat telah menelanjangi persoalan proyek ini. Sejumlah temuan yang disoroti meliputi:
Kayu diduga disensor secara ilegal tanpa izin dan tanpa dibeli dari penampungan atau tempat penjualan resmi.
Batu pondasi diduga diambil langsung dari sungai, bukan dari perusahaan galian C berizin yang memenuhi standar konstruksi bangunan negara.
Dengan material yang dikumpulkan secara demikian, kualitas dan ketahanan bangunan perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis. Bangunan sekolah dengan anggaran lebih dari Rp1 miliar harus memenuhi standar keselamatan, bukan hanya terlihat selesai secara fisik.
Yang paling mengkhawatirkan adalah apabila kualitas material dan konstruksi tidak memenuhi standar, karena hal itu berpotensi membahayakan anak-anak dan guru yang menggunakan bangunan tersebut.
Hukum Kejati Sulteng Setujui Penghentian Penuntutan Dua Perkara Penganiayaan Melalui Keadilan Restoratif
Daerah Parigi moutong Anggaran Rp1 Miliar SD Baina Barat Disorot, Pejabat Disdikbud Parimo Malah Protes Foto: “Pake Kacamata Lagi, Jelek Itu”
Daerah sigi AKBP Agus Dwi Cahyono Resmi Nahkodai Polres Sigi, Gantikan AKBP Kari Amsah Ritonga
Daerah Tojo Una Una Tiga Hotspot Terdeteksi di Ulubongka, Satu Titik Api Berhasil Dipadamkan
Hukum Kroni Mafia Solar SPBU Kampal ‘Telanjang’: LMP Parigi Moutong Seret Sindikat Berlapis ke Mabes Polri, Bongkar Keterlibatan Oknum Polisi & Dinas!
Berhenti Bermain Drama! Jangan Jadikan Isu “Teror” Tameng Lemahnya Integritas Sikap kepala sekolah yang menyampaikan dugaan dirinya mengalami teror di tengah investigasi dugaan penyimpangan anggaran menjadi persoalan yang perlu diperjelas.
Ketika aktivis seperti LPK Sulteng dan masyarakat melakukan kontrol sosial, kegiatan tersebut harus dijalankan sesuai ketentuan hukum. Kritik terhadap penggunaan uang negara bukanlah sesuatu yang semestinya dihindari, tetapi perlu dijawab dengan penjelasan dan bukti yang dapat diperiksa.
Jika kepala sekolah merasa seluruh pelaksanaan proyek telah sesuai ketentuan, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti pembelian material, serta dokumen pelaksanaan pekerjaan perlu dibuka kepada pihak berwenang untuk diperiksa.
Jangan sampai polemik mengenai dugaan teror justru mengalihkan perhatian dari pertanyaan utama: apakah anggaran lebih dari Rp1 miliar tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan menghasilkan bangunan yang berkualitas?
Peringatan Keras dan Desakan Hukum Kepala sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek SD Terpencil Baina Barat perlu memberikan penjelasan terbuka atas berbagai temuan yang dipersoalkan.
Narasi mengenai dugaan teror maupun keterangan bahwa kayu hanya digunakan untuk kusen tidak dengan sendirinya menjawab persoalan legalitas material dan kualitas konstruksi. Seluruhnya harus diuji melalui bukti dan pemeriksaan yang objektif.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong didesak segera menindaklanjuti temuan Ketua LPK Sulteng. Pemeriksaan perlu mencakup kondisi bangunan, kualitas material kayu dan batu, dokumen pengadaan, spesifikasi teknis, serta kesesuaian realisasi pekerjaan dengan anggaran yang dialokasikan.
Apabila ditemukan bukti penyimpangan atau tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Uang negara yang dialokasikan untuk pendidikan harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai anak-anak di wilayah terpencil menjadi pihak yang dirugikan akibat bangunan sekolah yang tidak memenuhi standar kelayakan dan keselamatan.(Tim)














Komentar