nabitexnews PARIGI MOUTONG — Praktik culas perampasan hak rakyat kecil di Kabupaten Parigi Moutong akhirnya sampai pada titik didih. Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Parigi Moutong secara resmi membongkar skandal busuk penyelewengan solar bersubsidi di SPBU 74.943.08 Kampal, Jalan Trans Sulawesi. Tak main-main, investigasi ini membuka kedok konspirasi berlapis yang melibatkan manajemen pom bensin, operator, oknum aparatur sipil negara (ASN), mafia tambang, hingga dugaan perlindungan telanjang dari oknum aparat penegak hukum setempat.
Langkah hukum berani ini terpaksa diambil setelah jeritan nelayan tradisional, petani, dan pelaku usaha perikanan lokal tak lagi terbendung akibat kuota bahan bakar mereka dikuras habis oleh sindikat demi pundi-pundi keuntungan pribadi.
”Kami melayangkan laporan hukum resmi ini karena menolak tunduk pada konspirasi berlapis,” tegas Ketua Markas Cabang LMP Parigi Moutong saat membuka berkas laporan, Senin (12/10/2026). Bedah Modus: Kuota Dirampok, Nelayan Dicekik Pungutan
Berdasarkan dokumen investigasi LMP, praktik penyelewengan ini berjalan secara sistemis dan terstruktur. Setiap kali pasokan 16 ton solar masuk ke SPBU Kampal, manajemen diduga sengaja menyisihkan 40 jeriken berisi 33 liter di luar prosedur resmi. Total 1.320 liter solar—atau setara 8,25 persen kuota harian—dipotong konsisten untuk membentengi bisnis haram tersebut.
Ironisnya, eksploitasi ini turut melibatkan oknum anggota aktif kepolisian lokal yang secara terang-terangan menguasai otoritas fisik dispenser dan memegang kendali nosel pengisian. Alih-alih menegakkan hukum, oknum tersebut justru diduga berlindung di balik Surat Perintah (Sprin) pengamanan dari Kapolres Parigi Moutong yang diperpanjang setiap bulan.
Di lapangan, oknum aparat ini juga tega memeras nelayan dengan pungutan wajib Rp10.000 per jeriken—naik dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Dalih sumbangan sukarela karena pengantre iba langsung dimentahkan LMP.
”Dalih sukarela itu wajib dikesampingkan demi hukum karena memenuhi delik pidana pemerasan dalam jabatan sesuai Pasal 12e UU Tipikor,” tegas Ketua Markas Cabang LMP. Skema “Japre” hingga Truk Siluman Menuju Tambang Ilegal
Perampasan hak nelayan semakin menggila melalui skema “Japre” (Jatah Preman) menggunakan rasio 3:1; tiap mengisi tiga jeriken resmi nelayan, diselipkan satu jeriken liar untuk pasar gelap. Tiga operator nosel berinisial AZ, GS, dan MS diduga bertindak sebagai eksekutor pengisian tangki modifikasi secara berulang.
Daerah sigi Kapolres Sigi Sambut Tim Audit Itwasum Polri, Perkuat Integritas dan Pengelolaan Keuangan Lewat Evaluasi Ketat
Kota palu HUT ke-81 RI, Kajati Sulteng Tegaskan Penegakan Hukum Harus Adil dan Tanpa Tebang Pilih
Hukum Advokat TONAKODI Soroti Dugaan Intimidasi Nakes RSUD Undata, Gubernur Sulteng Diminta Turun Tangan
Hukum 27 Perkara Inkracht, Kejari Buol Musnahkan 97,8 Gram Sabu
Daerah toli-toli Bukan Batal! Proyek Jalan Panasakan Tolitoli Dialihkan ke Jalan Kartini, Disperkitman Pastikan Tetap Dikerjakan
Sementara itu, alur antrean dikondisikan oleh oknum berinisial EM. Bermodal dua unit truk bak pendek, EM mengatur jalur prioritas bagi armada milik Manajer SPBU (FJ) dan Pengawas SPBU (RF). Sindikat ini bahkan mengoperasikan 15 hingga 20 unit truk rongsokan tak layak jalan (teridentifikasi milik Haji DP, Haji IW, dan RN) untuk menguras solar.
Ujung dari alur culas ini bermuara ke perut bumi: Tambang Emas Ilegal Kayuboko. Solar hasil kurasan ditampung oleh pengepul lokal (MN, AD, PB, dan BL) dan diselundupkan dengan harga industri. Investigasi juga mengungkap keterlibatan AM, istri sah kedua pengawas SPBU, yang menyuplai solar ke area tambang dengan dalih operasional genset. Kebijakan Dinas Disorot, Janji Aparat Lokal Tinggal Manis di Bibir
Borok penyaluran ini kian lebar setelah terungkapnya kebijakan sepihak SPBU yang menyisihkan 5 ton dari setiap pasokan 16 ton (masing-masing 2,5 ton dialokasikan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas TPHP) untuk disalurkan di luar sistem resmi. Meski diklaim untuk membantu masyarakat, skema ini dinilai melanggar tata niaga hilir migas karena memutus transparansi digital dan sistem QR Code Pertamina.
Upaya penyelesaian lokal sebenarnya sempat menemui titik terang dalam Rapat Koordinasi resmi DKP Parigi Moutong, Jumat (24/7/2026). Kala itu, Kasat Polairud Polres Parigi Moutong, AKP Noldy Sualang, berjanji meneruskan laporan langsung kepada Kapolres. Namun, janji tinggal janji; penegakan hukum di tingkat daerah mandek total akibat kuatnya pelindung sindikat. Tegas: Desak PHU dan Turunkan Mabes Polri
Macetnya penanganan di tingkat lokal membuat LMP Parigi Moutong membawa kasus ini langsung ke tingkat pusat. Markas Cabang LMP mendesak PT Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas untuk segera menjatuhkan sanksi Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap SPBU Kampal.
Selain itu, Divisi Propam dan Bareskrim Mabes Polri didesak untuk turun tangan: memeriksa oknum anggota kepolisian lokal yang terlibat di lapangan, serta memeriksa Kapolres Parigi Moutong atas terbitnya Sprin bulanan yang diduga kuat disalahgunakan menjadi tameng mafia solar.(TIM)














Komentar