nabitexnews.info PARIGI MOUTONG,-Proyek revitalisasi SD Terpencil Baina Barat di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), mendadak menuai polemik. Bukan hanya karena nilai anggarannya yang menembus angka lebih dari Rp1 miliar, tetapi juga akibat respons sang pejabat dinas pendidikan yang justru mempermasalahkan foto dirinya di media ketimbang menjawab substansi proyek.
Alih-alih menjelaskan kualitas bangunan atau transparansi penggunaan dana negara demi anak-anak di pelosok, respons yang muncul dari pejabat terkait justru bergeser ke urusan penampilan. Dari Miliaran Rupiah hingga Urusan Kacamata
Sorotan awal bermula ketika awak media berupaya menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mengonfirmasi pelaksanaan fisik dan pertanggungjawaban anggaran proyek revitalisasi sekolah tersebut. Sebagai fasilitas pendidikan di daerah terpencil, kualitas material, struktur bangunan, serta kesesuaian spesifikasi teknis menjadi hal krusial yang wajib diketahui publik.
Namun, alih-alih menyambut niat baik tersebut dengan data atau dokumen perencanaan, Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo, Ibrahim, S.E., M.A.P., justru melayangkan protes via pesan WhatsApp terkait foto dirinya yang dimuat dalam berita.
*”Foto ku le… foto dari mana itu diambil? Pa Enal? Pake kacamata lagi le. Jelek itu, apa lagi kalau dimuat-muat di berita tidak bagus,”* tulis Ibrahim.
Sontak, respons tersebut memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Di saat publik menanti transparansi penggunaan uang negara, estetika foto pribadi justru dijadikan persoalan utama. Substansi yang Terabaikan: Mana Transparansi Anggaran?
Kritik tajam mengalir deras. Pejabat publik tentu berhak atas privasi, namun ketika menyangkut kebijakan dan anggaran negara yang melibatkan fasilitas pendidikan, transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati. Sejumlah pertanyaan mendasar kini terus digaungkan oleh publik:
Hukum Advokat TONAKODI Soroti Dugaan Intimidasi Nakes RSUD Undata, Gubernur Sulteng Diminta Turun Tangan
Daerah toli-toli Bukan Batal! Proyek Jalan Panasakan Tolitoli Dialihkan ke Jalan Kartini, Disperkitman Pastikan Tetap Dikerjakan
Daerah toli-toli Bertahun-tahun Dihantui Jalan Berlubang, Warga Panasakan Tolitoli Kini Bisa Bernapas Lega
Hukum Kroni Mafia Solar SPBU Kampal ‘Telanjang’: LMP Parigi Moutong Seret Sindikat Berlapis ke Mabes Polri, Bongkar Keterlibatan Oknum Polisi & Dinas!
Kota palu HUT ke-81 RI, Kajati Sulteng Tegaskan Penegakan Hukum Harus Adil dan Tanpa Tebang Pilih
Bagaimana kondisi riil fisik bangunan setelah direvitalisasi? Apakah material dan struktur bangunan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan?
Bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut?Pertanyaan-pertanyaan krusial ini tentu tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperdebatkan bagus atau tidaknya kacamata dalam foto berita. Jika proyek telah dikerjakan sesuai prosedur, penjelasan berbasis data dan dokumen tentu akan jauh lebih efektif untuk menjernihkan suasana. Kejari Parimo Diharapkan Turun Tangan
Polemik ini dinilai tidak boleh berhenti pada drama komunikasi antara pejabat dan media. Dengan anggaran mencapai miliaran rupiah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong didorong untuk menelaah informasi dan laporan yang ada secara objektif.
Pemeriksaan perlu difokuskan pada dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, hasil pemeriksaan fisik, hingga aliran dana guna memastikan tidak ada indikasi penyelewengan. Sebaliknya, jika seluruh pekerjaan telah sesuai aturan, hasil pemeriksaan yang transparan akan membersihkan nama baik pihak terkait sekaligus memberikan kepastian hukum.
Anak-Anak Pelosok Butuh Sekolah Layak, Bukan Citra Pada akhirnya, masa depan anak-anak di daerah terpencil jauh lebih berharga daripada sekadar menjaga citra seorang pejabat di ruang publik. Sekolah bukan sekadar deretan angka di atas kertas laporan pertanggungjawaban, melainkan tempat generasi bangsa menempa masa depan.
Publik tidak butuh perdebatan soal kacamata. Yang ditunggu adalah data, keterbukaan, dan pertanggungjawaban nyata. Sebab dalam pelayanan publik, substansi kerja jauh lebih penting daripada sekadar menjaga penampilan.(Redaksi NABITEX NEWS. INFO














Komentar