nabitex news TOLITOLI, SULAWESI TENGAH — Lembaga Investigasi Negara (LIN) Sulawesi Tengah mendesak Kapolda Sulawesi Tengah turun tangan mengusut dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Tolitoli.
Desakan tersebut menyusul temuan investigasi lapangan yang mengindikasikan adanya dugaan penggunaan kendaraan bertangki modifikasi atau yang dikenal masyarakat sebagai mobil siluman, serta dugaan penyalahgunaan distribusi solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, termasuk petani dan nelayan.
LIN Sulteng meminta aparat penegak hukum (APH) tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi menelusuri rantai distribusi, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, serta mengusut kemungkinan adanya praktik penimbunan dan penjualan kembali BBM subsidi secara ilegal. LIMA SPBU MENJADI SASARAN PENELUSURAN
Berdasarkan keterangan LIN Sulteng, sedikitnya lima stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan aparat penegak hukum.
Kelima lokasi tersebut meliputi: SPBU Jalan Baru, Kelurahan Sidoarjo. SPBU Sandana, Kecamatan Galang. SPBU Dalam Kota, Kecamatan Baolan. SPBU Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara. SPBU Tambung, Kecamatan Baolan.
LIN Sulteng menduga sejumlah kendaraan jenis Mitsubishi L300 dengan tangki yang telah dimodifikasi digunakan untuk memperoleh solar subsidi dalam jumlah besar. Salah satu kendaraan yang disebut dalam laporan investigasi tersebut memiliki pelat nomor berawalan DN dengan identitas yang disebut sebagai “Bintang 898”.
Namun, dugaan keterlibatan kendaraan maupun masing-masing SPBU dalam penyimpangan distribusi BBM tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, rekaman transaksi, data penyaluran, serta penelusuran langsung oleh aparat berwenang.
Sistem digitalisasi melalui QR Code yang diterapkan dalam penyaluran solar subsidi juga perlu diperiksa untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan untuk mengakali pembatasan distribusi. SOLAR SUBSIDI DIDUGA DIJUAL HINGGA RP450 RIBU PER JERIGEN
Persoalan semakin serius apabila benar terdapat praktik penjualan kembali solar subsidi dengan harga jauh di atas harga resmi.
Dalam laporan yang disampaikan LIN Sulteng, harga solar yang diduga dijual melalui jalur tidak resmi disebut mencapai Rp450.000 per jerigen berkapasitas 35 liter.
Informasi mengenai harga tersebut perlu diverifikasi melalui keterangan pembeli, penjual, bukti transaksi, dan pemeriksaan lapangan oleh aparat penegak hukum.
Jika dugaan penyimpangan ini terbukti, dampaknya tidak hanya menyangkut kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas masyarakat yang bergantung pada BBM bersubsidi.
Petani membutuhkan bahan bakar untuk menunjang kegiatan pertanian, sedangkan nelayan memerlukannya untuk melaut. Karena itu, dugaan penyalahgunaan distribusi solar subsidi harus ditangani secara serius agar hak masyarakat yang berhak tidak dirampas oleh praktik perdagangan ilegal.
KONFIRMASI KEPADA KAPOLRES TOLITOLI PERLU MENDAPATKAN KEJELASAN
Ketua LIN Sulteng, AKP (Purn) Lukman Hadi, menyayangkan belum adanya tanggapan yang diterimanya dari Kapolres Tolitoli, AKBP Raden Real Hermawan, terkait upaya konfirmasi mengenai dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi tersebut.
Menurut keterangan LIN Sulteng, upaya konfirmasi telah dilakukan sebelumnya. Namun, hingga naskah ini disusun, tanggapan yang diharapkan belum diperoleh.
Tidak adanya tanggapan atas permintaan konfirmasi tersebut tidak dapat dengan sendirinya dijadikan bukti keterlibatan ataupun pembiaran oleh pihak kepolisian. Meski demikian, penjelasan resmi dari Polres Tolitoli penting untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai langkah pengawasan dan penanganan persoalan distribusi BBM subsidi.
LIN Sulteng berharap kepolisian membuka ruang komunikasi dengan media dan masyarakat, sekaligus memastikan setiap laporan dugaan penyimpangan ditindaklanjuti secara profesional. AKBP HASNUN MENGARAHKAN LIN SULTENG KE KAPOLDA
Dalam komunikasi yang disampaikan kepada LIN Sulteng, AKBP Hasnun, yang disebut sebagai perwira penyidik Reserse Polda Sulteng, memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. menyampaikan pernyataan yang dikutip LIN Sulteng sebagai berikut:
Hukum 27 Perkara Inkracht, Kejari Buol Musnahkan 97,8 Gram Sabu
Daerah sigi AKBP Agus Dwi Cahyono Resmi Nahkodai Polres Sigi, Gantikan AKBP Kari Amsah Ritonga
Daerah Tojo Una Una Api Mengamuk Tengah Malam di Cempa, 0,5 Hektare Lahan Terbakar
Hukum BOLA PANAS DUGAAN PEMERASAN KEJARI BARITO SELATAN: KPK DAN KEJAGUNG DITANTANG BONGKAR DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
Daerah sigi HUT RI ke-81, Kapolres Sigi Tegaskan Komitmen Perkuat Persatuan dan Pengabdian
“Jangan-jangan ada oknum anggota Polres yang ikut terlibat di dalamnya! Tidak boleh seorang Kapolres tidak menyikapi pemberitaan atau masalah yang terjadi di lapangan.”
Menurut keterangan LIN Sulteng, Hasnun juga mengarahkan agar temuan tersebut disampaikan langsung kepada Kapolda Sulawesi Tengah.
Pernyataan mengenai kemungkinan keterlibatan oknum kepolisian itu masih berupa dugaan dan belum membuktikan adanya anggota yang terlibat. Karena itu, pemeriksaan independen dan berbasis bukti diperlukan untuk memastikan fakta sebenarnya.
LIN Sulteng berharap laporan tersebut menjadi pintu masuk bagi pengawasan yang lebih menyeluruh terhadap distribusi solar subsidi di Kabupaten Tolitoli. TIGA TUNTUTAN LIN SULTENG KEPADA KAPOLDA
Untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai peruntukannya, LIN Sulteng menyampaikan tiga tuntutan kepada Kapolda Sulawesi Tengah. Usut jaringan dan pihak yang diduga terlibat
Kapolda diminta menginstruksikan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan solar subsidi, termasuk penggunaan kendaraan bertangki modifikasi, pola pembelian berulang, dugaan penimbunan, serta kemungkinan penjualan kembali melalui jalur tidak resmi.
Penindakan harus didasarkan pada alat bukti dan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Periksa dan audit distribusi lima SPBU
LIN Sulteng mendesak pemeriksaan terhadap catatan penyaluran, transaksi QR Code, volume penjualan, serta kesesuaian distribusi solar subsidi di lima SPBU yang disebutkan.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan, siapa pihak yang bertanggung jawab, dan bagaimana mekanisme pengawasan selama ini dijalankan. Berikan sanksi sesuai ketentuan jika pelanggaran terbukti
Apabila ditemukan pelanggaran, LIN Sulteng meminta aparat dan instansi berwenang menjatuhkan sanksi secara tegas dan proporsional.
Sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional dapat dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang apabila memenuhi dasar hukum dan persyaratan yang berlaku. Sementara itu, unsur pidana harus diproses melalui mekanisme penegakan hukum.
KAPOLDA DITANTANG MEMBUKTIKAN KETEGASAN
LIN Sulteng berharap Kapolda Sulawesi Tengah memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi di Kabupaten Tolitoli.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM bersubsidi benar-benar disalurkan kepada pihak yang berhak, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui jalur ilegal.
Penanganan perkara ini juga penting untuk memastikan bahwa apabila terdapat oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau melindungi praktik ilegal, mereka diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret aparat penegak hukum. Pemeriksaan yang transparan, penelusuran aliran distribusi, serta penyampaian perkembangan penanganan perkara kepada publik menjadi bagian penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat.
LIN Sulteng meminta dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi di Tolitoli diusut hingga tuntas, sehingga penegakan hukum tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani, nelayan, dan masyarakat luas.(TIM)














Komentar