Home / Daerah Parigi moutong

Kamis, 3 September 2026 - 22:12 WIB

Pengesahan Majelis Adat Sanjo Sio, Sanksi Adat Harus Sejalan dengan Hukum

nabitex news PARIGI MOUTONG,- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parigi Moutong, Dian Herdiman, S.H., M.H., menerima audiensi masyarakat adat Kecamatan Toribulu di Ruang Rapat Kajari, Rabu (2/9/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kelembagaan adat dan penerapan sanksi adat yang tetap memperhatikan ketentuan hukum serta hak asasi manusia.

Audiensi yang berlangsung pukul 09.00 WITA itu diikuti Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Camat dan Sekretaris Kecamatan Toribulu, para kepala desa, Ketua Adat, serta perwakilan tokoh adat se-Kecamatan Toribulu.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan keberadaan Majelis Adat Sanjo Sio, yang telah diakui oleh masyarakat setempat, tetapi belum memperoleh pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Majelis adat tersebut diketahui hendak menerapkan sanksi adat terhadap sejumlah pelanggaran, di antaranya perbuatan zina, pencurian, dan penyalahgunaan narkotika. Salah satu bentuk sanksi yang dibahas ialah pengarakan pelaku pelanggaran.

Menanggapi hal itu, Kajari Parigi Moutong memberikan sejumlah arahan kepada para pemangku kepentingan.

Ia mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong melakukan pemetaan Kelompok Masyarakat Hukum Adat (KMHA) yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, para pemangku kepentingan di Kecamatan Toribulu diminta membentuk struktur kelembagaan adat agar dapat memperoleh pengesahan dari pemerintah daerah.

Kajari juga menekankan pentingnya penyusunan draf sanksi adat yang sesuai dengan kearifan lokal, namun tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

“Sanksi adat harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku agar tidak bertentangan dan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia,” demikian arahan yang disampaikan dalam audiensi tersebut. Syukuran HUT Kejaksaan RI ke-81

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan syukuran Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81. Dalam kesempatan itu, Kajari Parigi Moutong melakukan pemotongan tumpeng yang diterima langsung oleh masyarakat adat yang hadir.

Melalui momentum tersebut, Dian Herdiman mengajak seluruh pihak bersama-sama membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat.

“Hukum bukan hanya tentang aturan dan sanksi, tetapi juga memberikan kepastian, perlindungan, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara,” pesannya.

Ia menegaskan, Kejaksaan akan terus hadir memberikan pelayanan dan edukasi hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Nomor PR–02/P.2.16/Dti/09/2026, 2 September 2026.(RONI HOTMAN GUNAWAN, S. H,

Ditulis oleh Redaksinabitexnews

Belum ada informasi tentang penulis ini.

Lihat Semua Artikel

Share :

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Baca Juga

Daerah Tojo Una Una

HUT ke-81 RI, Kapolres Touna Tekankan Semangat Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat

Hukum

Membongkar Borok Mafia Solar di Parigi Moutong: Jeritan Petani di Tengah Dugaan Penyelewengan Subsidi

Daerah Parigi moutong

Air Sungai Keruh di Tengah Cuaca Cerah, Dugaan PETI di Desa Siaga Disorot, Gubernur dan Kapolda Diminta Turun Langsung

Hukum

Dilindungi UU Pers, APH Didesak Segera Tindak Dua Terduga Pengeroyok Wartawan MediaCentral di Batui Selatan

Hukum

Ketua LPK Sulteng Bongkar Borok Proyek Rp1 Miliar SD Baina Barat, Kepala Sekolah Malah Playing Victim Isu “Teror”!

Daerah toli-toli

Bukan Batal! Proyek Jalan Panasakan Tolitoli Dialihkan ke Jalan Kartini, Disperkitman Pastikan Tetap Dikerjakan

Kota palu

HUT ke-81 RI, Kajati Sulteng Tegaskan Penegakan Hukum Harus Adil dan Tanpa Tebang Pilih

Daerah sigi

Kapolres Sigi Sambut Tim Audit Itwasum Polri, Perkuat Integritas dan Pengelolaan Keuangan Lewat Evaluasi Ketat