Home / Hukum

Kamis, 12 November 2026 - 03:43 WIB

Advokat TONAKODI Soroti Dugaan Intimidasi Nakes RSUD Undata, Gubernur Sulteng Diminta Turun Tangan

nabitexnews.info PALU,-Dugaan intimidasi terhadap seorang tenaga kesehatan (nakes) berinisial M di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu, Sulawesi Tengah, menuai perhatian kalangan praktisi hukum. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pun didorong untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan secara objektif terhadap persoalan yang mencuat setelah beredarnya rekaman percakapan yang diduga berisi bentakan, cacian, hingga ancaman terhadap seorang pegawai rumah sakit.

Menanggapi persoalan tersebut, Advokat dan Penasihat Hukum Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt., dari Kantor Hukum TONAKODI, menilai dugaan tindakan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa apabila nantinya terbukti melalui pemeriksaan yang objektif.

Menurut Firmansyah, seorang pimpinan rumah sakit seharusnya mengedepankan etika kepemimpinan, profesionalisme, serta penghormatan terhadap martabat dan hak-hak pegawai.

Ia menegaskan, jabatan direktur rumah sakit bukanlah legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.

“Jabatan direktur rumah sakit bukanlah kewenangan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Seorang pimpinan justru harus menjadi teladan dalam sikap, ucapan, pengendalian emosi, serta memberikan perlindungan dan pembinaan kepada seluruh tenaga kesehatan,” tegas Firmansyah.

Kewenangan Jabatan Bukan untuk Mengintimidasi

Firmansyah menjelaskan, dalam hubungan kerja terdapat prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, profesionalisme, dan perlakuan yang adil.

Menurutnya, pimpinan rumah sakit memang memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi kinerja, hingga penegakan disiplin pegawai. Namun, seluruh kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku.

Bukan berdasarkan kemarahan pribadi, tekanan psikologis, ataupun ancaman terhadap keberlangsungan pekerjaan seseorang.

“Kalau memang terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, silakan diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian. Tetapi jangan sampai kewenangan jabatan digunakan untuk menakut-nakuti, mempermalukan, atau mengancam keberlangsungan pekerjaan seseorang,” ujarnya.

Ancaman Pemberhentian Harus Sesuai Prosedur

Persoalan dugaan ancaman pemberian SP3 maupun pengeluaran tenaga kesehatan dari lingkungan rumah sakit juga menjadi sorotan.

Firmansyah menilai, apabila tenaga kesehatan yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka proses penjatuhan hukuman disiplin harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Dalam ketentuan tersebut, terdapat mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum hukuman dijatuhkan.

Sementara itu, apabila pegawai berstatus non-ASN atau pekerja berdasarkan perjanjian kerja, proses penegakan disiplin maupun pemutusan hubungan kerja harus mengikuti ketentuan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, serta peraturan internal yang sah.

“Tidak boleh ada tindakan pemberhentian atau sanksi kepegawaian yang dilakukan secara sewenang-wenang. Harus jelas apa pelanggarannya, apa dasar hukumnya, siapa pejabat yang berwenang, dan bagaimana prosedur pemeriksaannya,” jelasnya.

Kritik di Media Sosial Jangan Dibalas dengan Ancaman

Hal lain yang menjadi perhatian Firmansyah adalah dugaan bahwa persoalan tersebut bermula dari unggahan atau status media sosial seorang tenaga kesehatan.

Menurutnya, penyampaian pendapat dan kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Pegawai juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan melalui saluran yang tersedia.

Meski demikian, kebebasan berpendapat tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan etika dan ketentuan hukum.

Sebaliknya, pimpinan instansi juga tidak boleh menjadikan kritik sebagai alasan untuk melakukan intimidasi atau pembalasan terhadap pegawai.

“Kalau ada keberatan terhadap suatu unggahan media sosial, selesaikan melalui klarifikasi, komunikasi, dan mekanisme pembinaan. Jangan sampai kritik dibalas dengan ancaman kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.

Gubernur Anwar Hafid Diminta Evaluasi RSUD Undata

Firmansyah berpandangan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlebih, berdasarkan pemberitaan yang berkembang, rekaman percakapan tersebut disebut telah didengar oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada mendengarkan rekaman, tetapi juga mengambil langkah konkret melalui pemeriksaan yang transparan, profesional, dan tidak memihak.

Pemeriksaan, menurutnya, perlu melibatkan perangkat daerah yang berwenang, termasuk Inspektorat dan instansi pengelola kepegawaian, dengan mempertimbangkan status kepegawaian pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, tenaga kesehatan yang diduga menjadi korban harus diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan maupun ancaman pembalasan.

“Jangan sampai persoalan ini justru membuat tenaga kesehatan takut menyampaikan aspirasi, kritik, atau melaporkan persoalan yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik, sehingga suasana kerja harus dibangun secara sehat, profesional, dan saling menghormati,” tegasnya.

Keaslian Rekaman Harus Diuji

Di sisi lain, Firmansyah mengingatkan agar rekaman percakapan yang beredar tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah.

Menurutnya, rekaman tersebut perlu diperiksa secara cermat, mulai dari keaslian, keutuhan, konteks percakapan, identitas suara, hingga waktu kejadian.

Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan juga harus diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi.

Rekaman tersebut dapat menjadi petunjuk awal bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah.

“Jangan terburu-buru menyimpulkan seseorang bersalah hanya berdasarkan potongan rekaman. Tetapi jangan pula mengabaikan substansi rekaman apabila memang terdapat dugaan tindakan yang merendahkan martabat dan mengancam bawahan. Semua harus diuji secara objektif,” jelas Firmansyah.

Jangan Biarkan Tenaga Kesehatan Bekerja dalam Ketakutan

Lebih jauh, Firmansyah menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit.

Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan bebas dari intimidasi merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan.

Ia mengingatkan, jangan sampai tenaga kesehatan yang seharusnya fokus melayani pasien justru dihantui ketakutan akibat tekanan dari lingkungan kerjanya sendiri.

“Kepemimpinan itu bukan soal siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang mampu memberikan keteladanan dan menjaga kehormatan institusi,” katanya.

TONAKODI: Semua Pejabat Harus Tunduk pada Hukum

Menutup pendapat hukumnya, Firmansyah meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Undata sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.

Kantor Hukum TONAKODI berpandangan bahwa penyelesaian persoalan ini harus mengedepankan hukum, etika jabatan, transparansi, dan prinsip keadilan.

Ia juga menegaskan bahwa jabatan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari evaluasi maupun pengawasan.

“Kami dari Kantor Hukum TONAKODI berpandangan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang merasa kebal terhadap evaluasi dan pengawasan hanya karena menduduki jabatan tertentu. Semua pejabat publik harus tunduk pada hukum, etika jabatan, dan prinsip akuntabilitas. Jika terbukti terjadi pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik pihak yang dituduh juga harus dipulihkan,” tutup Firmansyah.

Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt.
Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum
KANTOR HUKUM TONAKODI
Kota Palu – Sulawesi Tengah.

Ditulis oleh Redaksinabitexnews

Belum ada informasi tentang penulis ini.

Lihat Semua Artikel

Share :

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Baca Juga

Headline

Kapolres Sigi Resmikan Aula “Pakaroso” Polsek Dolo, Tinggalkan Ruang Kebersamaan untuk Personel

Hukum

BOLA PANAS DUGAAN PEMERASAN KEJARI BARITO SELATAN: KPK DAN KEJAGUNG DITANTANG BONGKAR DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Daerah Parigi moutong

Pengesahan Majelis Adat Sanjo Sio, Sanksi Adat Harus Sejalan dengan Hukum

Headline

DPD PAN Sigi Matangkan Pelantikan DPC dan Rakerda, Ardiansyah: Ini Momentum Memperkuat Konsolidasi

Daerah toli-toli

SKANDAL PROYEK BPBD TOLI-TOLI: Anggaran Rp1,9 Miliar Digerogoti, Mutu Proyek “Asal Jadi” & Kontraktor Main Ancam Jurnalis!

Hukum

Kejati Sulteng Setujui Penghentian Penuntutan Dua Perkara Penganiayaan Melalui Keadilan Restoratif

Daerah Parigi moutong

Air Sungai Keruh di Tengah Cuaca Cerah, Dugaan PETI di Desa Siaga Disorot, Gubernur dan Kapolda Diminta Turun Langsung

Hukum

Dua Pekan Usai 22 Excavator Disita, Tambang Ilegal Buol Kembali Menggeliat: Siapa Beking di Balik Layar?