nabitexnews.info PALANGKA RAYA, KALTENG,-Dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menyeret nama oknum di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Selatan kini menjadi sorotan serius. Laporan yang dilayangkan Media Dayak Nusantara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membuka persoalan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Berdasarkan laporan Media Dayak Nusantara Nomor 01/MDY/PKY/XI/2026 tertanggal 9 November 2026, terungkap sejumlah dugaan serius terkait permintaan pembangunan fasilitas kantor, rumah dinas, hingga fasilitas lainnya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Selatan.
Lebih jauh, laporan tersebut mengungkap dugaan adanya tekanan berupa ancaman penanganan perkara hukum apabila permintaan pembangunan fasilitas tidak dipenuhi.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran etik biasa. Praktik demikian berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mencederai prinsip keadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
HUKUM JANGAN DIJADIKAN ALAT TEKAN
Kewenangan penegak hukum merupakan amanah negara yang harus digunakan berdasarkan aturan, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dinas PUPR sebagai organisasi perangkat daerah memiliki tanggung jawab menjalankan pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat. Bukan menjadi objek tekanan untuk memenuhi permintaan pembangunan fasilitas institusi tertentu.
Dugaan penggunaan penanganan perkara sebagai alat tekanan merupakan persoalan serius yang wajib dibongkar secara objektif.
Publik berhak mempertanyakan, apakah proses penegakan hukum benar-benar dijalankan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan, atau justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan di luar tugas dan fungsi institusi?
Jika benar terjadi, praktik semacam itu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat yang selama ini menaruh harapan besar kepada lembaga kejaksaan.
ANGGARAN PUPR Rp41 MILIAR IKUT DISOROT
Tidak hanya dugaan permintaan pembangunan fasilitas, laporan Media Dayak Nusantara juga menyinggung sejumlah persoalan pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas PUPR Barito Selatan.
Di antaranya sorotan terhadap aliran dana hibah sekitar Rp41 miliar serta proyek pembangunan Jembatan Sripanj yang disebut berkaitan dengan rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Dua persoalan ini perlu ditelusuri secara serius. Pengelolaan anggaran negara harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, dugaan penyimpangan anggaran tidak boleh dijadikan pembenaran bagi siapa pun untuk menggunakan kewenangan penegakan hukum secara tidak semestinya.
Hukum Dilindungi UU Pers, APH Didesak Segera Tindak Dua Terduga Pengeroyok Wartawan MediaCentral di Batui Selatan
Daerah sigi Berani Cup 2026 Bergema di Sigi, Kapolres Tegaskan Olahraga Harus Jadi Perekat Persatuan
Hukum Membongkar Borok Mafia Solar di Parigi Moutong: Jeritan Petani di Tengah Dugaan Penyelewengan Subsidi
Daerah Parigi moutong Anggaran Rp1 Miliar SD Baina Barat Disorot, Pejabat Disdikbud Parimo Malah Protes Foto: “Pake Kacamata Lagi, Jelek Itu”
Daerah Tojo Una Una Tiga Hotspot Terdeteksi di Ulubongka, Satu Titik Api Berhasil Dipadamkan
Penanganan setiap perkara harus berdasarkan bukti, bukan transaksi kepentingan.
KPK DAN KEJAGUNG JANGAN TUTUP MATA
Kini bola panas berada di tangan KPK dan Kejaksaan Agung RI. Kedua institusi tersebut ditantang menunjukkan keseriusannya dalam mengawal integritas penegakan hukum. Laporan yang telah disampaikan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh, independen, dan transparan.
KPK perlu mencermati materi pengaduan sesuai kewenangannya, sementara Kejaksaan Agung diharapkan melakukan pengawasan internal secara serius terhadap jajaran Kejaksaan Negeri Barito Selatan.
Periksa pihak-pihak yang disebut dalam laporan. Telusuri dokumen perencanaan pembangunan fasilitas, aliran anggaran, serta komunikasi yang diduga berkaitan dengan permintaan tersebut.
Jangan sampai kewenangan hukum justru berubah menjadi instrumen tekanan terhadap pejabat pemerintah daerah.
MARWAH KEJAKSAAN DIPERTARUHKAN
Persoalan ini bukan hanya menyangkut nama baik Kejari Barito Selatan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan secara keseluruhan.
Institusi penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi, bukan justru menjadi sorotan akibat dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Masyarakat tidak membutuhkan janji penegakan hukum yang hanya terdengar lantang dalam pidato. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, transparansi, dan keberanian membersihkan setiap oknum yang terbukti menyalahgunakan jabatan.
KPK dan Kejagung diharapkan segera mengambil langkah konkret, membongkar seluruh fakta, serta menindak tegas siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Sebab, hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Terlebih, kewenangan penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi alat untuk menekan pihak lain demi kepentingan tertentu.
Marwah hukum harus dijaga. Jabatan adalah amanah, bukan alat untuk mencari keuntungan.
(RED)














Komentar